Visit Klaten – Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Sejarah DPR Indonesia memiliki akar yang dalam dan penuh liku-liku, mencerminkan perjuangan dan perkembangan politik Indonesia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan, dan melalui berbagai tahap reformasi.
Sejarah DPR Indonesia mencerminkan dinamika politik dan perjuangan rakyat dalam mencapai kemerdekaan serta dalam membangun sistem politik demokratis pasca-reformasi.
DPR adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta mewakili aspirasi rakyat.
Sebagai bagian integral dari sistem politik Indonesia, DPR terus mengalami perkembangan dan reformasi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan.
Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
1. Masa Kolonial (1918-1942):
Sebelum kemerdekaan, pada masa penjajahan Belanda, terdapat Volksraad (Dewan Rakyat) yang berfungsi sebagai badan perwakilan untuk urusan-urusan kolonial. Namun, Volksraad memiliki wewenang terbatas dan tidak sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat Indonesia.
2. Masa Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949):
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang kemudian menjadi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).
BP-KNIP adalah cikal bakal DPR yang pertama. Selama masa perjuangan, BP-KNIP berperan sebagai badan perwakilan sementara yang berusaha mengkoordinasikan usaha untuk merdeka.
3. Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950):
Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), terbentuklah badan perwakilan sementara yang disebut Dewan Perwakilan Bangsa-Bangsa (DPR-RI) pada 16 Agustus 1950. Namun, RIS hanya bertahan singkat.
4. Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (1950-Sekarang):
Pada 17 Agustus 1950, RIS bubar dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, DPR-RI menjadi lembaga perwakilan permanen dalam sistem politik Indonesia.
5. Periode Awal Kemerdekaan (1950-1959):
DPR-RI pada awalnya memiliki satu kamar (unicameral), tetapi kemudian berubah menjadi dua kamar (bicameral) dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I (DPR-IT) sebagai bagian dari sistem federal pada masa itu.
6. Periode Era Orde Lama (1966-1998):
Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan. Pada era Orde Lama, kekuasaan eksekutif sangat dominan, dan DPR cenderung menjadi badan yang lebih simpatik terhadap pemerintah.
7. Reformasi Politik (1998-Sekarang):
Krisis ekonomi dan kejatuhan rezim Orde Lama pada tahun 1998 membawa perubahan politik besar di Indonesia. Reformasi politik menghasilkan amandemen UUD 1945 dan pembentukan DPR yang lebih independen serta demokratis.
8. Masa Kini (Sekarang):
DPR Indonesia saat ini terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun, sementara anggota DPD dipilih dari tiap provinsi.
Catatan Admin - Visit Klaten
Disclaimer: Jika dalam artikel ini ada yang kurang jelas atau belum paham maka silakan menanyakan ke guru/pengajar atau yang lebih mengetahui karena disini kami hanya sekedar berbagi saja.
Terima kasih telah mengunjungi website kami. Share jika bermanfaat, jika ada kritik, tambahan atau saran silakan hubungi kami atau silakan isi di kolom komentar.