Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tidak terdapat pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswanya yang ikut demo.
Anies menegaskan, tugas pemerintah adalah memastikan anak mendapatkan pendidikan hingga tuntas.
“Tidak ada (pencabutan). Begini jadi siswa menerima KJP disebabkan kondisi sosial ekonomi keluarganya tersebut lemah sehingga dia mendapatkan bantuan dari pemerintah supaya dapat sekolah. Anis berkata di di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat bahwa Pemerintah bertanggung jawab memastikan setiap anak di usia sekolah memperoleh pendidikan sampai tuntas, Rabu (2/10/2019).
Ia juga menjelaskan, penerima KJP berhak untuk menggunakan fasilitas tersebut sampai selesai dalam belajar. Menurutnya, KJP adalah kewajiban pemerintah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan biaya.
“Jadi siswa menerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya lemah sehingga dia memperoleh bantuan dari pemerintah supaya dapat sekolah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengancam akan menghentikan KJP para pelajar yang terbukti terlibat dalam demonstrasi.
“Kalau sifatnya apa nanti, kalau dia kriminal dapat pemberhentian KJP,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Ratiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Terima kasih telah mengunjungi website kami.
Share jika bermanfaat, jika ada kritik, tambahan dan saran silakan hubungi kami atau silakan isi di kolom komentar.
sumber : arrahmah.com