UMK Klaten Dan UMP Jawa Tengah 2021

Visit Klaten – UMK Klaten Dan UMP Jawa Tengah 2021. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klaten Tahun 2021 sudah ditetapkan sebesar Rp 2.011.514,91. Nominal tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 63.693,75 atau sekitar 3,27% dari UMK tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1.947.821,16. Penetapan tersebut tercatat di dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/61 tertanggal 20 November 2020.

Jika usai pengambilan SK tersebut maka direncanakan untuk melakukan sosialisasi terkait penerapan UMK tersebut. Diharapkan mulai 1 Januari seluruh perusahaan di Klaten telah mulai menerapkan upah yang baru tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten, Sukadi menyambut baik terhadap penetapan UMK tersebut walaupun sebenarnya belum sesuai harapan pekerja. Namun pihaknya tetap menerima keputusan penetapan UMK tersebut dengan harapan tahun depan supaya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Sebelum penetapan UMK oleh gubernur sudah dilakukan rapat pengupahan di Klaten yang berjalan dengan alot. Berakibat tidak tercapainnya titik temu untuk kesepakatan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tetap mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/11/HK.04/2020 yang mengatur tentang penetapan upah minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Apabila mengacu pada SE tersebut maka UMK 2021 disamakan dengan UMK 2020 atau tetap tidak naik. Sedangkan SPSI mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 pasal 43 bahwa penetapan UMK Tahun 2021 seharusnya berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan besaran inflasi plus pertumbuhan ekonomi lagi.

Tetapi SPSI menyadari akibat dari pandemi Covid-19 menjadikan UMK 2021 tidak dapat berpedoman pada PP 78. Dalam paparan sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi wilayah dan pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 3,2%. Tetapi usaha dicapainya kesepakatan SPSI menurunkan usulan hingga 3,27% sampai akhirnya diajukan ke gubernur.

Sementara itu, Ketua Apindo Klaten, C.A. Tersierra Rosa mengatakan apabila pihaknya tetap bersikukuh untuk berpedoman pada SE Menaker tersebut. Ditambah tahun ini perekonomian sedang lesu sehingga penetapan UMK sebenarnya jangan berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.